Otonomi Daerah dan Investasi

Otonomi daerah banyak diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah (Osborne dan Plastrik, 2000). Karena melalui otonomi daerahlah, kemandirian dalam menjalankan pembangunan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan daerah diharapkan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Dalam kerangka pembangunan, salah satu sumber penting bagi tercapainya pembangunan yang berkualitas adalah investasi. There is no (economic) growth without investment, demikian antara lain biasa dikemukakan. Mengapa investasi sedemikian penting bagi pembangunan ekonomi? Hal ini antara lain karena investasi dapat dilihat dari pengaruh investasi bagi pertumbuhan agregat yaitu dengan mendorong tingkat output dan kesempatan kerja; dan efeknya terhadap pembentukan kapital yang dalam jangka panjang akan meningkatkan potensi output dan menjaga pertumbuhan (Hamid, 2006:165).

Dalam konteks ekonomi daerah yang saat ini tengah berlangsung, idealnya daerah menjadikan investasi sebagai salah satu pendorong pembangunan daerah. Daerah sudah saatnya berkompetisi menarik sebanyak mungkin investasi sebagai penggerak pembangunan daerah sehingga potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat. Lalu bagaimanakah realitas investasi di era otonomi ini?

Sebelum membahas masalah ini ada baiknya dilihat kembali kondisi investasi dalam perekonomian Orde Baru sebelum otonomi daerah berlangsung. Dari data yang ada, selama masa Orde Baru, terjadi konsentrasi investasi yang demikian besar di pulau Jawa dan Madura. Nilai rencana penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disetujui pemerintah untuk Jawa dan Madura sebanyak Rp370.266,9 Miliyar atau lebih dari setengah total PMDN antara tahun 1967-1998.

Tabel 1:  Penyebaran Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri yang Disetujui Pemerintah menurut Dati I (Miliyar Rupiah)

Wilayah 1967-1998 1999 2007 % 1999-2007
Jawa dan Madura 370266.9 22126.8 48552.9 119.43
Sumatera 129699.3 14746.3 41365.6 180.52
Kalimantan 73224.9 5359.5 68217.5 1172.83
Sulawesi 35307.4 1795.8 9352.5 420.8
Nusa Tenggara 5152.2 35.2 57.9 64.49
Bali 9772.4 1002.7 665.9 -33.59
Timor Timur 33116 47.8
Maluku 7675.3 20 823.6 4018
Irian Jaya 16797 8416 19840.4 135.75
Jumlah 651177 53550.1 188876.3 252.71

Sementara penanaman modal asing (PMA) yang disetujui pemerintah untuk kedua pulau ini mencapai US $141.147,8 juta atau lebih dari setengah dari total PMA pada masa tersebut.

Tabel 2:    Penyebaran Rencana Penanaman Modal Asing yang Disetujui Pemerintah menurut Dati I (Juta US $)

Wilayah 1967-1998 1999 2007 % 1999-2007
Jawa dan Madura $141,147.8 $2,635.9 $12,395.7 370.26
Sumatera $41,887.9 $7,652.6 $15,640.3 104.38
Kalimantan $11,289.8 $226.8 $5,407.0 2284.04
Sulawesi $8,980.5 $141.8 $6,223.5 4288.93
Nusa Tenggara $3,594.7 $15.0 $42.7 184.67
Bali $3,221.3 $193.8 $182.4 -5.88
Timor Timur $45.2
Maluku $393.6 $1.7 $128.6 7464.71
Irian Jaya $5,933.2 $23.2 $125.0 438.79
Jumlah $216,490.0 $10,980.0 $40,145.2 265.62

Kondisi ini antara lain terjadi karena sentralisasi kebijakan yang melandasi kebijakan pembangunan selama ini banyak mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan ruang atau wilayah (Aziz, 1987:152) sehingga alokasi dana terkonsentrasi pada daerah padat penduduk. Akibatnya berbagai sarana dan prasarana yang menarik investasi hanya dibangun di daerah-daerah padat penduduk terutama pulau Jawa (Hamid, 2006:168). Lalu bagaimana dengan perkembangan investasi di era otonomi daerah?

Secara umum, Jawa dan Madura masih menjadi pilihan utama investasi baik dalam maupun luar negeri. Hal ini antara lain terlihat dari masih besarnya porsi investasi di kedua pulau ini. Namun demikian, terjadi perkembangan yang cukup signifikan pada wilayah lain, terutama Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, yang antara 1999 sampai dengan 2007 nilai investasinya mengalami peningkatan drastis. Selama kurang dari satu dasawarsa, PMDN wilayah tersebut naik masing-masing 1172%, 420%, dan 4018%. Sedangkan PMA naik mencapai 2284%, 4288%, dan 7464%.

Kita dapat menduga bahwa endowment resources, terutama sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang relatif murah menjadi salah satu faktor pendorong utama perkembangan ini. Hal ini antara lain dapat dikonfirmasi dari trend penurunan investasi yang terjadi pada pulau Bali, yang memang secara umum tidak memiliki faktor tersebut. Sedangkan secara agregat tampak bahwa otonomi daerah yang baru beberapa tahun mampu meningkatkan investasi sebesar lebih 250%, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri.

Namun demikian, anomali dapat saja terjadi dalam data mikro di tingkat daerah yang lebih kecil. Otonomi daerah bisa jadi belum memberi dampak positif bagi perkembangan investasi di daerah bersangkutan. Jika ini yang terjadi, maka penelitian mendalam terkait berbagai aspek perekonomian di daerah tersebut perlu dilakukan untuk melihat secara lebih detail alasan yang melatarbelakanginya. Karena bagaimanapun, endowment resources bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi investasi.

Kajian KPP-OD (2002, dalam Hamid, 2006:171) misalnya dapat menjadi tolok ukur daya tarik investasi di daerah, yaitu: 1) keamanan; 2) potensi ekonomi; 3) budaya daerah; 4) sumber daya manusia; 5) keuangan daerah; 6) infrastruktur; dan 7) peraturan daerah. Dengan demikian, bila suatu daerah tidak memiliki endowment resources yang memadai, masih banyak aspek yang dapat dikembangkan untuk menarik investasi dan mendukung pembangunan daerah.

Pengalaman dalam penerapan otonomi daerah terutama dalam hubungannya dengan peraturan daerah misalnya, memberikan gambaran bagaimana belum 'dewasa'nya sebagian pemerintah daerah dalam memanfaatkan otonomi yang diberikan. Banyaknya pemerintah daerah yang mengeluarkan sejumlah peraturan yang semata berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah secara sepihak dan justru menghambat investasi, merupakan bukti bahwa paradigma pengelolaan potensi daerah belum sepenuhnya dipahami. Pemerintah daerah harus menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari pendapatan pemerintah daerah, tetapi harus lebih mewujud dalam peningkatan kesejahteraan rakyat, yang salah satunya dapat dipacu dengan peningkatan investasi.

Disclaimer: data berasal dari Bank Indonesia [1999, 2003, dan 2008] dan dihitung dengan membandingkan angka 1999 dan 2007, tanpa memperhatikan inflasi dan perubahan kurs.

Referensi

Bank Indonesia, 1999, Laporan Perekonomian Indonesia 1998-1999, Jakarta: Bank Indonesia.

____________, 2003, Laporan Perekonomian Indonesia 2002, Jakarta: Bank Indonesia.

____________, 2008, Laporan Perekonomian Indonesia 2007, Jakarta: Bank Indonesia.

Hamid, E.S., 2006, Ekonomi Indonesia: dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi, Yogyakarta: UII Press.

Osborne, D. dan Plastrik, P., 2000, Memangkas Birokrasi, Jakarta: PPM.

Tags:

Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *